KARAKTER Bangsa Indonesia

Menyeruak Watak Asli Bangsa

Oleh Mohammad Subhan

Program pemerintah bagi-bagi duit kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak ternyata memunculkan watak asli masyarakat. Tidak sedikit warga yang tak lagi merasa malu kalau tak mau disebut serakah mengaku miskin walaupun sebetulnya hidup berkecukupan.
Ketika penyaluran dana kompensasi berlangsung, di antara ratusan pengantre yang akhirnya berjubel memadati halaman kantor pos di Makassar, di antaranya Kantor Pos Wilayah Kota Makassar dan kantor Pos di Jalan AP Pettarani, banyak pengantre yang ternyata datang mengendarai sepeda motor keluaran terbaru. Secara kasatmata, mereka juga memakai cincin dan giwang emas serta membawa telepon genggam. Tanpa rasa risih, para pengantre yang semestinya tidak layak menerima bantuan langsung tunai (BLT) itu rela berdesak-desakan selama berjam-jam demi uang Rp 300.000.
Di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Makassar, para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) juga didata sebagai penerima BLT. Bahkan, temuan petugas cacah lapangan (PCL), ada pensiunan PNS golongan IV yang mengaku pensiunan golongan II hanya agar dapat terdaftar sebagai penerima BLT. Juga, dilaporkan ada warga yang sehari-hari berprofesi sebagai pemborong ikut-ikutkan memiskinkan diri. Bukan berarti pensiunan PNS tidak didata untuk mendapatkan dana kompensasi BBM. Salah satu syaratnya, uang pensiunan mereka tidak lebih dari Rp 500.000 per bulan, kilah Amirai, Lurah Mappala.
Di Kecamatan Rappocini, seperti dikatakan Camat Hasan Basri Ambarala, banyak ditemui kartu kompensasi bahan bakar minyak (KKB) yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak menerima, seperti PNS, pensiunan, atau bahkan ketua RW.
Semua itu terjadi karena uang gratis yang digelontorkan pemerintah. Persoalan yang semula hanya tampak di permukaan itu akhirnya merembet pada persoalan-persoalan lain yang tidak kalah ruwetnya. Di tengah kondisi ekonomi negara yang sedang carut-marut akibat kenaikan harga BBM yang sangat tinggi, tawaran mendapatkan uang secara gratis dari pemerintah telah membuat banyak orang rela melakukan apa saja. BLT seperti pucuk dicinta ulam pun tiba.
Untuk sementara ini, masyarakat memang perlu uang akibat kenaikan harga BBM. Ini memang sesuatu yang baru. Di negara lain belum pernah berhasil, biasanya kompensasi dalam bentuk padat karya, kata ekonom dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Taslim Arifin.
Buat Amirai dan Hasan Basri, kalaupun terjadi salah sasaran, itu karena data yang dikumpulkan PCL Badan Pusat Statistik (BPS) langsung disetor ke pemerintah pusat. Tidak dilakukan cek silang ke aparat pemerintah paling rendah yang justru tahu kondisi lapangan.
Kinerja PCL juga dikeluhkan Kepala BPS Makassar Sunaryo. Jika memang mereka turun ke lapangan betul-betul, masak mereka tidak tahu kalau yang mereka data itu sebetulnya tidak termasuk kategori keluarga miskin karena, misalnya, memiliki mobil atau sepeda motor di rumahnya, ungkapnya, yang mengakui pendeknya waktu memberi andil kekisruhan itu.
Masalahnya, di lapangan, banyak warga yang tidak jujur kepada kami. Ada pensiunan golongan II mengaku uang pensiunannya Rp 480.000 per bulan, sementara dia harus menanggung 12 orang. Katanya uang itu nanti untuk anaknya. Ternyata kemudian diketahui dia adalah PNS golongan IV. Ada juga pemborong yang mengaku sebagai tukang batu agar bisa mendapat dana kompensasi BBM, padahal sesungguhnya dia itu seorang pimpinan proyek, ujar Rina M Arman, petugas cacah di Mappala.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) Inspektur Jenderal Saleh Saaf mengeluarkan maklumat sanksi pidana bagi yang pembuat surat palsu atau surat keterangan tentang miskin fiktif. Maklumat itu diharapkan membuat warga akan berpikir ulang untuk memberikan keterangan yang keliru mengenai dirinya.
Diakui Taslim Arifin, dengan persiapan yang amat mendadak, tentu sulit mengharapkan hasil yang memuaskan hanya dari petugas pencatat statistik. Semestinya ada kelompok-kelompok independen yang dapat melakukan pencatatan sekaligus evaluasi, antara lain bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru, atau juga pegawai bank. Kita tidak lepas dari kultur ber-KKN. Kalau kita bisa kasih teman, rasanya kita bangga. Nah, itulah kebanggaan konyol kita, tuturnya.
Dimusuhi warga
Akibat banyak kasus salah sasaran itu, warga pun protes. Ada yang marah dan mengancam PCL, ada yang memprotes ketua RT setempat, dan ada yang protes ke wali kota. Di Ambon, warga yang melakukan protes adalah para pengungsi. Pemerintah memang menetapkan bahwa mereka yang berstatus pengungsi tidak punya hak mendapatkan jatah BLT karena pengungsi sudah mendapatkan bantuan jenis lain. Namun, tak urung mereka protes karena kondisi mereka sehari-hari amat memprihatinkan dengan tinggal di pengungsian dan tanpa penghasilan yang jelas.
Di Makassar, tidak terhitung berapa banyak demonstrasi digelar warga. Mereka yang merasa diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan BLT mendatangi Ketua RT, Ketua RW, dan kantor kelurahan setempat. Umumnya warga yang berdemo adalah warga yang merasa miskin, sebagaimana dipersyaratkan dalam penyaluran dana kompensasi BBM, tetapi tidak mendapatkan BLT.
Awal Oktober lalu, puluhan warga Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Makassar. Mereka mempertanyakan alasan mengapa sampai tidak mendapatkan KKB, sementara banyak warga mampu justru mendapatkan KKB.
Akumulasi kekesalan warga pun bukan hanya ditumpahkan kepada pemerintah daerah, tetapi juga mengarah pada PCL yang merupakan ujung tombak di lapangan. Para PCL itu didamprat atau diamuk warga. Di Makassar, tercatat beberapa kasus demo yang ditujukan warga kepada PCL.
Pengalaman pahit tersebut salah satunya dialami Asriani yang bertugas mendata warga di RT XIV Kelurahan Gunungsari. Dari 65 kepala keluarga (KK) yang diajukan ternyata hanya 49 KK yang disetujui pusat, sementara sisanya dinilai tidak layak karena tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin.
Oleh warga yang KKB-nya tidak disetujui, saya diancam akan dipukul. Mereka mengatakan akan mendatangi rumah saya dan mengeroyok saya, kata perempuan berusia 28 tahun tersebut. Akhirnya dia tidak lagi ditegur atau disapa warga.
Kekisruhan penyaluran BLT itu terjadi di hampir seluruh daerah. Namun, menurut Kepala BPS Sulsel Mariadi Mardian, protes yang dilakukan warga masih dalam taraf wajar. Justru dengan makin banyaknya protes yang disampaikan warga akan membuat data yang didapatkan lebih akurat.
Untuk melakukan pendataan masyarakat miskin, BPS dan mitra BPS menurunkan personel yang cukup banyak di seluruh Sulsel. Jumlahnya mencapai 9.500 personel.
Tetapi, KKB yang salah sasaran itu tentu saja harus dilakukan pembatalan. KKB yang dibatalkan diperkirakan mencapai 2.689 lebih dari total 443.000 KKB yang diberikan kepada masyarakat miskin di Sulsel.
Kendala geografi
Di Sulawesi Tengah, sampai pertengahan Oktober, BLT baru tersalurkan 10 persen. Dari 145.000 KK miskin yang telah terdata di BPS, baru sekitar 15.400 KK yang terlayani. Di kawasan timur Indonesia, pendataan dan penyaluran BLT lebih gawat lagi. Faktor kondisi geografis dan keterbatasan sarana menjadi kendala utama. Distribusi BLT dipastikan akan tersendat-sendat. Pada tahap pendataan saja hingga kini belum selesai. Daerah yang belum selesai didata antara lain Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Di kawasan yang banyak didominasi pulau-pulau, seperti Maluku Tenggara Barat, pendataan membutuhkan waktu lama. Begitu juga kawasan hutan dan gunung-gunung di Papua, bukanlah perkara mudah yang bisa ditembus oleh para PCL.
Kalaupun proses pendataan rampung, masalah baru sudah di depan mata. Bagaimana warga yang ada di hutan-hutan dan gunung atau pulau-pulau terpencil itu bisa mencairkan BLT apabila di ibu kota di pedalaman saja kantor pos atau bank tidak ditemukan. Sangat tidak masuk akal, misalnya, seorang warga di sejumlah kabupaten pemekaran yang minim fasilitas bisa mencairkan BLT. Umumnya sarana itu masih berada di kabupaten induk.
Ambil contoh, warga Papua di Kabupaten Tolikara, Puncak Jaya, atau Yahokimo tidak bisa mencairkan dana itu di daerah mereka. Pasalnya, kantor pos hanya ada di Nabire dan bank cuma ada di Wamena. Itu artinya pencairan BLT harus ditempuh dengan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya besar. Sangat tidak logis jika untuk mencairkan Rp 300.000 seorang warga harus mengeluarkan uang Rp 1 juta-2 juta untuk tiket pesawat. (Dwi As Setianingsih)

Share this post